Empatlawang-online
Jakarta- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memastikan penanganan bencana di wilayah Sumatra memasuki fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Dari total 52 kabupaten terdampak, mayoritas daerah kini telah keluar dari masa tanggap darurat dan beralih ke tahap pemulihan.
Dalamkonferensi pers Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (11/2/2026), Suharyanto menyampaikan jumlah pengungsi mengalami penurunan signifikan hingga 95,51 persen dibandingkan saat puncak bencana. “Pada puncaknya jumlah pengungsi mencapai lebih dari satu juta jiwa. Per 10 Februari 2026, tersisa sekitar 40 ribu orang yang masih berada di pengungsian,” ujarnya.
BNPBmencatat saat ini sebagian besar pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing, sementara sebagian lainnya tinggal sementara di rumah kerabat atau hunian sementara (huntara) yang disiapkan pemerintah.
FokusHunian dan Infrastruktur Dasar
Suharyantomenegaskan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) menjadi prioritas utama pemerintah, terutama di Aceh, Sumaera Utara, dan Sumatra Barat.
DiProvinsi Sumatra Utara, BNPB menargetkan penyelesaian pembangunan hunian sebelum memasuki bulan Ramadan, mengingat jumlah pengungsi yang tersisa relatif sedikit, sekitar 400 orang. Kendala yang masih dihadapi di beberapa lokasi adalah penyambungan jaringan air bersih dan listrik. “Secara umum progres pembangunan sudah rata-rata di atas 90 persen di sejumlah titik, meski ada yang masih 30 persen karena faktor teknis,” jelas Kepala BNPB.
Selainpembangunan huntap oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dukungan juga datang dari berbagai kementerian/lembaga serta institusi seperti Polri dan sektor swasta.
BantuanStimulan dan Anggaran Pemulihan
BNPBjuga melaporkan penyaluran bantuan stimulan rumah rusak ringan dan sedang terus berjalan. Data sementara menunjukkan ribuan unit rumah telah diverifikasi dan memenuhi syarat untuk menerima bantuan.
Untuktahap awal rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp240 miliar yang mulai disalurkan pada pertengahan Februari 2026. Dana tersebut difokuskan pada pembangunan hunian, perbaikan infrastruktur dasar, serta pemulihan layanan publik.
Selainitu, bantuan dana tunggu hunian dan dukungan logistik bagi masyarakat terdampak juga telah disalurkan secara bertahap di tiga provinsi terdampak.
PendekatanHumanis dan Partisipatif
BNPBmenegaskan proses relokasi dilakukan secara persuasif dan berbasis kesepakatan warga. Pemerintah tidak memaksakan relokasi apabila masyarakat memilih tetap tinggal di lokasi lama, sepanjang aspek keselamatan terpenuhi. “Kita mengedepankan dialog. Relokasi dilakukan dengan persetujuan masyarakat, bukan pemaksaan,” tegas Suharyanto.
Iamenambahkan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus melakukan evaluasi mingguan terhadap progres pembangunan hunian dan penyaluran bantuan agar pemulihan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Dengantren penurunan pengungsi yang signifikan dan progres pembangunan yang terus meningkat, BNPB optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sumatera dapat diselesaikan secara bertahap dalam tahun ini.
Red